Jakarta, Acehglobal – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa anggaran di kementeriannya mengalami pemotongan besar, yakni Rp722 miliar.
Dampak dari pemotongan tersebut, honor pendamping desa hanya dibayarkan selama 10 bulan di tahun 2025.
Yandri menjelaskan bahwa awalnya Kemendes PDT memiliki anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Namun, setelah pemangkasan, anggaran yang tersisa hanya Rp1,45 triliun.
“Pos belanja lainnya dilakukan efisiensi untuk memenuhi penghematan anggaran sebesar Rp722.731.521.000,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Meski banyak pos anggaran terdampak, Yandri menegaskan bahwa ada dua yang tidak terkena pemotongan, yaitu gaji pegawai sebesar Rp251 miliar dan hibah dari Bank Dunia untuk program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) sebesar Rp18,6 miliar.
Salah satu dampak terbesar dari pemangkasan ini, pengurangan honor pendamping desa sebesar Rp554,8 miliar, yang setara dengan dua bulan honor seluruh pendamping desa. Akibatnya, pembayaran honor tahun ini hanya untuk 10 bulan.
Namun, Yandri berjanji akan memperjuangkan agar honor tetap bisa dibayarkan penuh selama 12 bulan.
“Pendamping bisa digaji 10 bulan, tapi insyaallah 12 bulan aman. Nanti akan kami perjuangkan agar lengkap 12 bulan. Pendamping desa jangan galau dengan belum lengkap dua bulan terakhir,” ujarnya.
Selain honor pendamping desa, pemangkasan anggaran juga berdampak pada perjalanan dinas dan bantuan pemerintah. Perjalanan dinas dipotong Rp64,3 miliar, sementara bantuan pemerintah mengalami pemangkasan Rp23,8 miliar. (*)
Sumber: CNN Indonesia
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Tinggalkan Balasan