Blangpidie, Acehglobal – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menuai sorotan dan kritik pedas dari kalangan legislatif di daerah tersebut. Hal ini disebabkan pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang mandek hingga akhir penghujung tahun 2024.

Anggota DPRK Abdya sekaligus Ketua Partai PKB Abdya, Zulkarnaini, melalui sebuah unggahan di media sosial pada Sabtu (7/12), mengkritisi proses dan dinamika anggaran daerah (APBK) yang dianggap memicu polemik serta berujung kepada ketidakpastian.

Dia menjelaskan, penetapan APBD/APBK seharusnya dimulai dengan perencanaan matang. Proses tersebut melibatkan penyusunan program dan kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang dituangkan dalam Qanun APBK sebagai landasan hukum.

Selain itu, penetapan anggaran juga melewati tahapan koordinasi yang panjang antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan anggaran yang disusun mampu menopang kegiatan pemerintahan selama setahun penuh.

“Tidak main-main dalam pengesahan sebuah DPA (APBK), disana berisi tambah kurang anggaran, ada nilai silpa, nilai defisit, dana cadangan, belanja rutin, belanja tak terduga, kegiatan, hibah dan lain sebagainya, sehingga memunculkan angka yang kita meyakini bahwa perjalanan kegiatan selama satu tahun berjalan akan aman tentram dan sentosa,” ujar Zulkarnaini.

Zulkarnaini yang akrab disapa –Om Zul Ukhra- itu mengungkapkan, sejak awal tahun anggaran berjalan, seharusnya pemerintah sudah dapat mencairkan dana sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBK dan surat perintah membayar (SPM).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News