| BLANGPIDIE — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2025 di Aula Dikila Bappeda, Senin (17/11/2025).
Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdya Zaman Akli, unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), para camat se-Abdya, serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Dalam sambutannya, Plt Kepala Bappeda Abdya, Sufrinaldi, menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Tujuan rakor ini juga untuk meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah, lembaga dan stakeholder lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, rakor ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan. Selain itu, kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan serta merumuskan strategi baru yang lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan di Abdya.
Ia menambahkan, integrasi program di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi harus diperkuat agar seluruh bantuan dan kebijakan tepat sasaran.
“Oleh karena itu, kita memastikan seluruh program terintegrasi dan mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” kata Sufrinaldi.
Dalam kesempatan itu, Sufrinaldi juga memaparkan capaian penurunan angka kemiskinan Abdya tahun 2025. Ia menyebut angka kemiskinan turun dari 15,32 persen pada 2024 menjadi 13,30 persen pada 2025, atau menurun 2,02 persen.
“Tentunya ini capaian yang sangat signifikan. Karena itu, kita harus menjaga agar penurunan angka kemiskinan tahun depan lebih rendah dari tahun ini,” ujarnya.
Dirinya optimis tren penurunan dua digit ini bisa dipertahankan. Pemerintah Abdya, kata dia, juga terus berkomitmen mendukung visi-misi bupati dan wakil bupati untuk menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen dalam lima tahun ke depan.
Sufrinaldi menambahkan, selain penyusunan laporan kerja 2025, rakor ini juga mempersiapkan rencana aksi tahun 2026, termasuk kebutuhan anggarannya. Seluruh bantuan kepada masyarakat nantinya akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penerima manfaat.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
