Banda Aceh, Acehglobal — Jurang fiskal di Aceh bukan lagi sekadar persoalan angka dalam anggaran, melainkan refleksi dari hubungan yang perlu lebih erat antara pemerintah daerah dan pusat.
Pakar Otonomi Daerah yang juga mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), menyebutkan bahwa dana otonomi khusus belum cukup mengubah wajah pembangunan Aceh secara signifikan.
Provinsi yang dikenal sebagai Serambi Mekkah ini justru masih berkutat dengan statusnya sebagai daerah termiskin di Sumatera, kendati mendapat aliran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) setiap tahunnya.
Untuk menyikapi ini, juru bicara pasangan calon gubernur-wakil gubernur Bustami-Fadhil, Hendra Budian, menyuarakan pentingnya sinergi fiskal sebagai pondasi untuk mempercepat pembangunan di Aceh.
“Tanpa konektivitas yang kuat dengan pemerintah pusat, sulit bagi Aceh untuk memanfaatkan penuh dana Otonomi Khusus (Otsus) demi kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Hendra, Senin (18/11).
Sosok Bustami dianggap layak menjembatani kebutuhan ini, berbekal pengalaman panjang di bidang birokrasi dan keuangan daerah yang terjalin sejak awal kariernya di Pemerintah Aceh.
Bustami, kandidat dengan latar belakang birokrat yang mengakar kuat di pemerintahan Aceh, dipandang Hendra sebagai figur ideal untuk memastikan sinkronisasi yang kokoh antara Aceh dan pusat.
Hendra merunut perjalanan karir Bustami yang dimulai sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan di Sekretariat Daerah Aceh pada 2004-2008, lalu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.
Tinggalkan Balasan