“Mekanisme apalagi yang harus kami jalani jika Pemda hanya mau membahas anggaran Rp4,5 miliar yang kami anggap tidak sesuai dengan kebutuhan pengawasan?” tutur Wahyu.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRK Abdya pada Rabu (3/7/2024), menuntut keseriusan Pemkab Abdya dalam menangani polemik penganggaran dana hibah untuk pengawasan Pilkada serentak 2024.
Menanggapi tuntutan demonstran, Ketua DPRK Abdya, Nurdianto, meminta Bawaslu RI untuk mengevaluasi kinerja Panwaslih jika tidak menerima anggaran pengawasan Pilkada sebesar Rp4,5 miliar.
“Jika Panwaslih Abdya tetap bersikukuh dengan tidak menerima anggaran Rp4,5 miliar, kami akan menyurati Bawaslu Pusat bahwa Panwaslih kabupaten Abdya perlu dievaluasi,” ungkap Nurdianto kepada para demonstran. (*)
