Bupati Abdya Buka Bimtek SPI KPK 2025, Minta SKPK Terus Perbaiki Sistem Layanan Publik

Blangpidie, Acehglobal — Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr Safaruddin secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) percepatan pengumpulan data populasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Kamis (14/8/2025).

Dalam arahannya, Bupati Safaruddin menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyukseskan program KPK ini. Ia menilai SPI bukan sekadar survei, tetapi bentuk konkret penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Kita semua harus aktif dan mendukung penuh kegiatan ini. Ini bagian dari evaluasi sekaligus refleksi bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem pelayanan publik,” ucap Safaruddin.

Ia berharap seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif, sehingga hasil SPI Abdya pada tahun 2025 dapat lebih baik dan menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.

“Harapannya hasil SPI Abdya di tahun 2025 dapat lebih baik dan menunjukkan kemajuan jauh lebih meningkat lagi kedepannya,” kata Safaruddin.

Sebelumnya, Kepala Inspektur Inspektorat Abdya, Amiruddin Adi menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan para Camat dalam sembilan kecamatan di Abdya.

Kemudian, lanjut dia, tujuan utama Bimtek ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran jajaran pemerintah terhadap pentingnya penilaian integritas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dilingkungan Pemkab Abdya.

Adapun survei SPI terdiri dari tiga komponen utama diantaranya respon internal, respon eksternal dan respon ekspert.

“Survei ini terbagi menjadi tiga responden. Responden internal merupakan masukan dari pegawai atau aparatur di lingkup Pemkab Abdya, sementara respon eksternal merupakan pengguna layanan atau mitra kerja pemerintahan, dan expert diberikan oleh pakar atu tokoh yang memahami kondisi pemerintahan di Abdya,” kata Amiruddin.

Ia mengajak seluruh SKPK dan organisasi perangkat Daerah (OPD) agar dapat mendorong responden dengan menyampaikan dan mensosialisasikan survei tersebut.