PPKM Diperpanjang Hingga 6 September, Gubernur Aceh Minta Posko Covid-19 Gampong Dioptimalkan

  • Whatsapp
Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT.

GLOBAL BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT kembali mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro level 4, level 3 dan level 2 di Aceh.

Pada Ingub tersebut, orang nomor satu di Aceh ini juga meminta Posko Penanganan Covid-19 di tingkat gampong dioptimalkan.

Bacaan Lainnya

Ingub tersebut bernomor 18 Tahun 2021 dikeluarkan oleh Gubernur menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Kemudian, Instruksi Mendagri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Ingub tersebut ditetapkan di Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2021 dan berlaku hingga 6 September 2021 mendatang.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan Ingub itu ditujukan kepada para Bupati dan Wali Kota serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

“Isi Ingub ini memuat sejumlah ketentuan untuk diterapkan oleh para bupati dan walikota serta para pihak SKPA terkait,” kata Iswanto, Selasa (24/8/2021).

Iswanto menjelaskan, pada poin ke satu Ingub tersebut Bupati/Wali Kota mengatur PPKM Mikro hingga tingkat Gampong yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong.

Dalam Ingub itu, pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dan Keuchik, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan WH, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna, serta Relawan lainnya.

“Bahwa mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro adalah dengan membentuk Posko Tingkat Gampong bagi gampong yang belum membentuk dan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya,” kata Iswanto.

Sedangkan, untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Gampong atau nama lain membentuk Posko Kecamatan. Bagi wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Sementara pelaksanaannya, khusus untuk Posko Tingkat Gampong dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Keuchik di gampong.

Satpol PP dan WH kabupaten/kota nantinya akan melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM Mikro di kabupaten/kota.

Dari Ingub itu disebut, juga disebutkan bupati/wali kota akan memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro dan atau protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para bupati dan wali kota akan memberikan laporan kepada Gubernur tentang Pemberlakuan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Tingkat Gampong untuk pengendalian penyebaran Covid 19, serta Pelaksanaan fungsi dari Posko Tingkat Gampong. (*)

Pos terkait