Blangpidie – Kebijakan pemangkasan alokasi Dana Desa (DD) tahun 2026 membuat para keuchik di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kelabakan dalam menyusun anggaran kegiatan atau program desa pada tahun ini.
Dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan di Abdya. Lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia juga menghadapi persoalan serupa akibat berkurangnya dana yang langsung ditransfer ke desa.
Kondisi ini mempersempit ruang fiskal desa dan memaksa pemerintah gampong meninjau ulang berbagai program rutin yang selama ini bergantung pada Dana Desa.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Abdya, Venny Kurnia, mengatakan pemangkasan dana desa 2026 membuat para keuchik kalang kabut menyiasati anggaran yang tersisa.
Banyak kegiatan yang sebelumnya rutin dibiayai Dana Desa terancam tak lagi terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 2026.
“Para keuchik benar-benar kelabakan. Ada banyak program rutin desa yang pada tahun-tahun sebelumnya bisa dibiayai Dana Desa, tapi tahun ini terancam tidak bisa lagi,” kata Venny, Selasa (6/1/2026).
Menurut Venny, sektor yang paling terdampak adalah kesehatan, keagamaan, dan pendidikan. Di sektor kesehatan, insentif kader posyandu, posbindu, serta Kader Pembangunan Manusia (KPM) terancam tidak terbayarkan. Padahal, peran kader ini selama ini menjadi ujung tombak pelayanan dasar di tingkat gampong.
Di sektor keagamaan, pemerintah gampong juga kesulitan menganggarkan insentif bagi penyelenggara rumah ibadah. Insentif untuk imum chik, bilal atau muazin, khatib masjid, khadam, guru seumeubeut, hingga petugas fardhu kifayah berpotensi dihentikan pada 2026 akibat keterbatasan dana.
“Begitu juga di sektor pendidikan. Kegiatan dan insentif guru PAUD kemungkinan besar tidak bisa lagi kami bayarkan sepanjang 2026,” ujar Venny.
Selain itu, insentif operator SIKS-NG, PRG, serta KPMG juga terancam tidak tertampung dalam APBG tahun ini.
Venny mengungkapkan besaran pemangkasan Dana Desa di Abdya bervariasi antar-gampong. Namun, rata-rata pemotongan berada di atas 50 persen. Bahkan, di sejumlah desa, pemangkasan mencapai sekitar 70 persen dibandingkan alokasi dana desa yang diterima tahun sebelumnya.
