Dana Desa Dipangkas Tajam, 2026 Jadi Tahun “Pusing Nasional” Kepala Desa

Blangpidie – Tahun 2026 diperkirakan menjadi periode terberat bagi pemerintahan desa di Indonesia. Pasalnya, alokasi Dana Desa yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan desa mengalami penurunan signifikan.

Pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada kemampuan desa menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, kewajiban desa tetap tinggi dan tidak berkurang.

Rentetan persoalan yang dihadapi kepala desa (kades) sudah muncul sejak 2025, ketika Dana Desa non-earmark tahap II tidak cair ke kas desa karena pemberlakuan PMK Nomor 81 Tahun 2025.

Belum tuntas lagi persoalan itu, kini desa kembali dihadapkan dengan kebijakan pemerintah pusat dengan memangkas anggaran dana desa pada 2026.

Berdasarkan APBN 2026, total Dana Desa ditetapkan sekitar Rp 60,6 triliun, turun dari kisaran Rp 70 triliun pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari jumlah itu, sekitar Rp 40 triliun dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga dana yang langsung diterima desa menyusut drastis.

Salah satu Kepala Desa (Keuchik) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Junaidi, mengatakan desa tidak memiliki pilihan selain menjalankan kebijakan tersebut. Namun, ia menilai pemangkasan Dana Desa seharusnya tidak dibarengi dengan pembebanan program prioritas nasional.

“Tidak bisa kita bilang tidak, karena kebijakan tersebut sudah jadi prosedur pusat. Cuman, begitu dana desa dipangkas semestinya jangan menumpang lagi kegiatan (program) pusat, seperti ketahanan pangan 20 persen dan BLT esktrem 15 persen. Program ini masih dijadikan prioritas penggunaan dana desa 2026,” ujarnya saat dikonfirmasi , Selasa (6/1/2026).

Menurut Junaidi, pemotongan Dana Desa di sejumlah desa mencapai lebih dari 50 hingga 70 persen. Sementara itu, desa tetap diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan, BLT ekstrem, operasional pemerintahan, serta program prioritas lainnya.

“Hitung saja, jika alokasi dana desa Rp 300 juta, dikurangi 38 persen atas program tersebut, berapa lagi yang tersisa,” kata Keuchik Gampong Mata Ie itu.