Banda Aceh, AcehGlobalNews – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan Pemerintah Aceh masih terkendala dalam mengimplementasikan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Hal itu diungkapkan saat menerima kunjungan peserta Study Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Ruang Serbaguna DPRA, Selasa (5/4/2022).
Rombongan PPRA Lemhannas disambut Plt Ketua DPRA, Safaruddin bersama dua Wakil Ketua, Dalimi dan Hendra Budian, Ketua Fraksi, pimpinan Komisi, Badan Legislasi (Banleg), serta Badan Kehormatan Dewan (BKD).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan PPRA Lemhannas yang dipimpin Irjen Pol Drs Triyono Basuki Pujono MSI lebih mendengarkan paparan DPRA terkait tata kelola pembangunan Aceh selama ini.
Dihari yang sama, rombongan PPRA juga melakukan pertemuan dengan Pangdam Iskandar Muda. Sehari sebelumnya, rombongan tersebut juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh.
Plt Ketua DPRA Safaruddin dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa Aceh sudah 16 tahun menikmati perdamaian dan terus berkomitmen memelihara perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Semua butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah pedoman dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Aceh,” katanya.
Meski sudah 16 tahun damai, tambah Safaruddin, namun masih ada 9 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden (Perpres), 59 qanun daerah yang merupakan turunan dari UUPA sampai saat ini belum sepenuhnya tuntas ditetapkan menjadi regulasi.
