Di Tengah Cuaca Ekstrem, YARA Desak Bupati Safaruddin Tutup Sementara Aktivitas Tambang di Abdya

Blangpidie – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Suhaimi. N, SH., MH, mendesak Bupati Abdya Safaruddin untuk menutup sementara aktivitas tambang perusahaan yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Tuntutan itu disampaikan di tengah kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana alam.

Menurut Suhaimi. N, SH., MH, yang akrab disapa Shemi, keselamatan rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas utama pemerintah daerah.

“Keselamatan rakyat posisinya lebih tinggi dari segalanya. Tidak boleh dikalahkan oleh alasan ekonomi, apalagi jika tambang tersebut tidak memberi manfaat signifikan bagi daerah,” kata Shemi, Jumat (9/1/2026).

Shemi menilai, aktivitas pertambangan di tengah curah hujan tinggi berisiko memperparah kerusakan lingkungan, mulai dari degradasi daerah aliran sungai hingga ancaman longsor dan banjir. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan tanda-tanda alam yang belakangan semakin ekstrem.

“Kasus bencana banjir hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah cukup menjadi pengalaman pahit bagi kita semua. Korbannya tidak sedikit. Jangan sampai peristiwa serupa terulang dan justru terjadi di Abdya,” ujar Shemi.

Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah preventif demi melindungi warganya. Penutupan sementara, menurut dia, merupakan langkah rasional untuk meminimalkan risiko bencana, sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap dampak tambang bagi lingkungan dan masyarakat.

“Kalau keberadaan tambang hanya menyisakan kerusakan lingkungan, sementara daerah tidak memperoleh keuntungan yang sepadan, lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan?” kata Shemi mempertanyakan.

YARA Abdya, lanjut Shemi, meminta Bupati Safaruddin tidak ragu mengambil keputusan tegas, meski berpotensi mendapat tekanan dari pihak perusahaan. Pemerintah daerah, kata dia, harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir pihak.