Gampong Lhung Tarok Blangpidie Usulkan 5 Prioritas Pembangunan Desa

Selasa, 14 September 2021 | 20:20

GLOBAL BLANGPIDIE – Pemerintah Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbang) di Aula Kantor Keuchik gampong setempat, Selasa (14/9/2021).

Musrenbang Gampong tersebut dihadiri Kasi PMG Setcam Blangpidie, Nur Atiyah, S.Ag, Tenaga Ahli TPP Abdya, Darmawan, Pendamping Desa (PD dan PLD), Tuha Peut, Tuha Lapan, kader PKK, Posyandu, KPM, KPMG, dan unsur pemerintah gampong, serta keterwakilan kelompok masyarakat.

Pada musyawarah tersebut terungkap lima prioritas utama yang menjadi usulan bidang pembangunan gampong yakni, pembangunan Gapura Masjid Mujahadah, pembangunan rabat bahu jalan gampong (berem jalan), pembukaan jalan baru (talud dan timbunan), pembangunan saluran pembuang limbah rumah tangga, serta penimbunan dan pengerasan jalan akses transportasi bagi masyarakat.

Disamping pembangunan gampong, pada Musrenbang itu juga menitikberatkan pada bidang pemberdayaan masyarakat gampong, meliputi pelatihan pemberdayaan perempuan dan peningkatan pelayanan kegiatan rumah desa sehat.

Pj Keuchik Gampong Lhung Tarok, Jasmi Wali menyampaikan kelima usulan prioritas tersebut merupakan usulan yang disepakati dari tingkat Dusun untuk menjadi usulan prioritas pembangunan gampong.

“Kelima usulan prioritas tersebut benar-benar sangat dibutuhkan dan menjadi harapan masyarakat dalam mendukung meningkatkan perekonomian di gampong,” ujarnya.

Jasmi menjelaskan, semua usulan peserta pada Musrenbang akan ditampung dalam rencana kerja pemerintah gampong (RKPG) TA 2022.

Usulan-usulan tersebut, kata dia, juga harus melihat ketersediaan pagu anggaran dana desa tahun 2022 akan datang.

“Jika alokasi dana desa (DD) tahun 2022 mencukupi, jika perlu usulan masyarakat kita masukkan semua kedalam APBG,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasi PMG Setcam Blangpidie Nur Atiyah mengatakan, pihaknya dari Kecamatan juga meminta masyarakat untuk mengusulkan program-program yang disampaikan ke Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) skala kabupaten.