Gemira Aceh Resmi Dilantik, Wagub Dorong Aceh Jadi Embarkasi Haji Regional

Banda Aceh, Acehglobal – Pimpinan Daerah Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira) Provinsi Aceh resmi dilantik untuk masa bakti 2022–2027 dalam sebuah acara yang berlangsung di Hotel Al-Hanifi, Banda Aceh, Sabtu (17/5/2025). Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gemira, DR. KH. Moch. Irfan Yunus.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal PP Gemira H. Sudarto, SM., MM., Ketua PD Gemira Aceh H. Nazaruddin Yahya, Lc., Ketua DPD Partai Gerindra Aceh yang juga Wakil Gubernur Aceh H. Fadhullah, SE., Sekjen Partai Gerindra Abdurrahman.

Selain itu tampak hadir sejumlah pejabat daerah seperti perwakilan Kakanwil Kemenag Aceh, Kepala Badan Dayah Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam, Wali Kota Banda Aceh, Wali Kota Subulussalam, dan para kader Gemira dari seluruh Aceh.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhullah menyoroti potensi besar yang dimiliki Provinsi Aceh, baik dari segi sumber daya alam maupun posisi strategis di wilayah barat Indonesia. Ia menyampaikan perlunya Aceh memiliki peran lebih besar dalam kebijakan nasional, termasuk sebagai embarkasi haji regional.

“Provinsi Aceh ini memiliki 58 ribu kilometer lautan yang kaya akan hasil alam. Selain itu, Aceh punya sejarah panjang dalam dunia penerbangan. Banyak yang tidak tahu bahwa leluhur kami sudah mengenal konsep terbang jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Sayangnya, hari ini kita harus membayar mahal hanya untuk terbang dari dan ke Aceh,” ujar Fadhullah.

Ia juga menyoroti pentingnya menjadikan Aceh sebagai pusat embarkasi haji bagi wilayah timur dan tengah Indonesia, sebagaimana perannya di masa lalu.

“Kami ingin mewujudkan kembali peran Aceh sebagai pusat haji. Disamping mendorong pertumbuhan ekonomi, ini juga menjadi ladang pahala,” tambahnya.

Fadhullah berharap Ketua Umum PP Gemira, Gus Irfan, dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai salah satu prioritas nasional. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua draf penting, yakni terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan penguatan kewenangan daerah.