Gubernur Terpilih Jakarta Pramono Ingatkan ASN yang Berpoligami Akan Dipecat

Minggu, 2 Februari 2025 | 12:17

Penulis: Redaksi | Editor: Salman

Jakarta, Acehglobal – Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta tidak diperbolehkan berpoligami selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur terpilih, Rano Karno.

Pernyataan ini disampaikan Pramono usai menerima gelar kehormatan “Abang” dan pin kuku macan dari Majelis Kaum Betawi di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025).

Pramono menegaskan, ASN yang melanggar aturan tersebut akan menghadapi sanksi tegas, bahkan pemecatan.

Tak hanya ASN, Rano Karno (Bang Doel) dan Pramono juga dilarang untuk berpoligami.

“Ya gak diizinkan. Kalau gak diizinkan, dilanggar kan dipecat. Bang Doel juga gak saya izinkan,” ujar Pramono.

Gubernur terpilih itu juga menegaskan bahwa dirinya merupakan penganut monogami dan tidak akan mengizinkan ASN di Jakarta untuk terlibat dalam praktik poligami.

“Saya penganut monogami. Saya berharap ASN di Jakarta tidak berpikir untuk berpoligami di era saya memimpin,” tegas Pramono.

Meski demikian, Pramono memberikan kebebasan bagi siapa saja yang berniat untuk berpoligami, asalkan bukan ASN yang bekerja di Jakarta.

“Jadi, saya sampaikan terbuka, belum jadi gubernur saja sudah menyampaikan terbuka, saya penganut monogami. Yang lain monggo berpoligami, tetapi tidak ASN,” ujar Pramono.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan di lingkungan Kantor Gubernur Jakarta.

“Udahlah pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di Kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain monggo silahkan aja. Ini bagi ASN,” lanjut Pramono.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur prosedur izin perkawinan dan perceraian bagi ASN.

Salah satu poin penting dalam Pergub ini adalah ketentuan bagi ASN pria yang ingin berpoligami, yang wajib memperoleh izin dari pejabat berwenang.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah melalui proses pertimbangan yang matang.(*)