IKA Dukung Kebijakan Mualem Hapus QR Barcode BBM di SPBU Aceh

Banda Aceh, Acehglobal – Ikatan Kontraktor Aceh (IKA) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penghapusan sistem quick response (QR) Barcode dalam transaksi pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU di Aceh.

Pernyataan ini sejalan dengan sikap Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menegaskan dalam sambutan pertamanya setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada sidang paripurna istimewa DPR Aceh, Rabu (12/2/2025).

Ketua Umum IKA, Muzakir, menyampaikan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu dalam mendukung keputusan Gubernur Aceh.

“Pemimpin kita telah berani menyampaikan pernyataan ini, maka mengapa kita tidak mendukungnya? Jika kita tidak mendukungnya, sama saja kita tidak mendukung kepemimpinan Mualem sebagai Gubernur Aceh,” ujar Muzakir.

Sistem barcode dalam transaksi BBM di SPBU di Aceh dinilai menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan masyarakat.

Menurut IKA, ada beberapa dampak negatif yang muncul di lapangan pada penerapan sistem QR Barcode di SPBU Aceh:

1. Antrian panjang
• Kendaraan roda dua, roda empat, hingga truk mengalami antrian panjang di SPBU, bahkan mencapai berjam-jam.
• Waktu dan energi masyarakat banyak terbuang hanya untuk mendapatkan BBM.

2. Ketidaktepatan sasaran
• Penggunaan barcode BBM masih banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu sehingga tidak tepat sasaran.
• Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan haknya akibat sistem ini.

3. Ketidakadilan dalam penerapan
• Barcode BBM hanya diterapkan pada jenis Pertalite dan Biosolar.
• Kelas BBM lain tidak menerapkan sistem barcode, yang menyebabkan perbedaan perlakuan antara masyarakat kelas ekonomi bawah dan kelas ekonomi atas.
• Jika masyarakat kecil diharuskan antri, mengapa golongan masyarakat mampu tidak dikenakan aturan yang sama?

Muzakir menegaskan bahwa kebijakan ini lebih banyak menguntungkan pemerintah dibandingkan masyarakat.

“Pemerintah yang baik adalah yang melayani rakyat dengan baik, bukan justru menyulitkan mereka. Pemerintah pusat seharusnya memikirkan cara lain yang lebih efektif,” tambahnya.