IMM Abdya Minta Pemerintah Cabut Keputusan Naikkan Harga BBM

Blangpidie, AcehGlobalnews.com — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa (PC IMM) Muhammadiyah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), meminta Pemerintah pusat untuk mencabut keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Sebab, menurut IMM Abdya, keputusan tersebut dinilai sepihak dan melukai hati masyarakat yang ekonominya berada pada golongan menengah ke bawah.

“Kenaikan harga BBM melukai banyak hati rakyat khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah, seperti petani, wiraswasta dan kaum pekerja buruh. Terkait hal ini, kami menolak keras atas kenaikan harga BBM tersebut,” ungkap Ketua PC IMM Abdya, Riko Juanda melalui Ketua Bidang Hikmah, Said Dahlan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).

PC IMM Abdya, kata Said, juga menilai pemerintah saat ini terlalu konyol dalam memberikan keputusan yang tidak ada kesepakatan atau keberpihakannya kepada masyarakat. Naiknya harga BBM akan berefek pada kenaikan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Menurut Said, keputusan yang dibuat tersebut adalah sikap pengabaian negara terhadap kebutuhan dasar warga negara dalam bentuk kejahatan hak azasi manusia, sekaligus bentuk gagalnya kepemimpinan nasional dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.

“Saat ini harga bahan pokok semakin naik dan melambung tinggi. Hal itu, tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat yang diterima saat ini, padahal pemerintah harus memprioritaskan masyarakat yang masih merindukan sentuhan yang layak melalui keputusan yang berpihak pada rakyat,” jelasnya.

Said yakin, hari ini masyarakat mulai mengeluh terhadap keputusan kenaikan BBM tersebut, karena pendapatan masyarakat tidak mencukupi, artinya kemiskinan akan benar-benar dirasakan semakin dalam.

“Ini bukti bahwa pemerintah seharusnya harus memperhatikan rakyat yang seperti itu. Apakah memang pemerintah tidak ada cara lain yang mesti harus menaikka BBM,” tanyanya.

“Karena itu, PC IMM Abdya meminta bapak presiden Jokowi yang telah kami percayai memimpin negara yang kian kaya ini untuk mencabut keputusan yang tiada jelas keuntungannya untuk siapa,” pinta Said.(*)