IMM Ancam Mobilisasi Massa Jika Izin PT Abdya Mineral Prima Tak Dicabut

Kamis, 28 Agustus 2025 | 22:10

Laporan: Redaksi | Editor: Salman

Blangpidie, Acehglobal — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Aceh Barat Daya (Abdya) menolak keras kehadiran PT. Abdya Mineral Prima. IMM menilai perusahaan tambang ini diduga kuat menyerobot lahan masyarakat.

Selain itu, menurut IMM, izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh juga dinilai cacat prosedur.

Ketua PC IMM Abdya, Mukhlisin, mengungkapkan IUP yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Aceh Bernomor: 540/DPMPTSP/19/IUPEXS./2025. Ia mengaku kecewa dengan IUP yang diberikan kepada PT. Abdya Mineral Prima.

“Kehadiran PT Abdya Mineral Prima dalam mengeksplorasi emas di wilayah Kecamatan Kuala Batee akan berdampak buruk bagi masa depan Abdya, khususnya masyarakat di sekitar operasional pertambangan,” ujar Mukhlisin, Kamis (28/8/2025).

Pasalnya, kata dia, lahan tambang tersebut terbentang seluas 2.319 hektar dan ada 7 desa yang masuk kedalam kawasan pertambangan tersebut.

Diantaranya, Gampong Kota Bahagia, Panton Cut, Kampung Tengah, Blang Panyang, Drien Beurumbang, Krueng Batee dan Alue Pisang.

“Kehadiran tambang itu akan memicu konflik di tengah masyarakat, dan tentunya akan berdampak buruk bagi masa depan Abdya,” sebut Mukhlisin.

Ia menambahkan, jika tambang ini beroperasi, maka akan beresiko terhadap kerusakan lingkungan yang cukup signifikan, terutama mengancam kekeringan pada hulu sungai yang terbentang pada beberapa desa di Kuala Batee.

“Di Jeumpa (Kuta Bahagia) ada sungai, di Panto Cut ada sungai, dan di Krueng Batee ada sungai, tentu ini akan menjadi petaka bagi masyarakat banyak yang hari ini mengadu nasib pada sungai tersebut,” jelasnya.

Mukhlisin menyatakan bahwa apabila Pemerintah Aceh tidak segera mencabut izin tambang PT Abdya Mineral Prima, maka pihaknya siap memobilisasi massa untuk menghentikan paksa tambang tersebut.

“Bila tidak dicabut izin, IMM siap berada di garda terdepan untuk menghentikan tambang itu secara paksa,” tegasnya. (*)