Ironi Hari Bumi, IMM Aceh Desak Kapolda dan Menhut Tangani Tambang Ilegal

Banda Aceh, Acehglobal — Peringatan Hari Bumi tahun ini kembali menyoroti persoalan serius terkait kerusakan lingkungan di Aceh. Aktivitas tambang ilegal yang terus marak di sejumlah wilayah, khususnya Aceh Barat dan Nagan Raya, dinilai mencoreng semangat pelestarian lingkungan.

Ketua Umum DPD IMM Aceh, Muhammad Dwi Cahyo, menyebut situasi ini sebagai ironi besar di tengah Hari Bumi. Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum atas tambang ilegal yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Sebuah ironi yang terjadi saat ini, aparat penegak hukum seolah diam padahal sangat marak terjadi pertambangan ilegal di Nagan Raya dan Aceh Barat. DPRA membentuk Pansus tambang, tapi apa fungsinya?” kata Dwi Cahyo, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (22/4/2025).

Dwi mengungkapkan bahwa menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, sekitar 5.000 hektar hutan lindung di Kabupaten Nagan Raya telah rusak sejak 2015 akibat pertambangan emas ilegal yang melibatkan penggunaan alat berat.

Kondisi serupa juga terjadi di Aceh Barat, dengan kerusakan hutan yang diperkirakan mencapai luas yang sama. Diperkirakan, lebih dari 100 unit alat berat masih beroperasi setiap harinya di dua kabupaten tersebut.

Meski Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tambang, efektivitasnya masih belum dirasakan masyarakat.

“Seharusnya Pansus yang dibentuk juga turut mengawal hal-hal yang negatif terkait minerba dan gas Aceh salah satunya pertambangan Ilegal. DPD IMM Aceh menilai perlu adanya langkah konkret dan serius dari berbagai pihak,” ujar Dwi Cahyo.

Sementara itu, Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPD IMM Aceh, Ade Firman, turut menyerukan agar aparat penegak hukum dan pemerintah pusat segera turun tangan.

DPD IMM Aceh mendesak Kapolda Aceh dan Menteri Kehutanan (Menhut) RI untuk mengambil peran langsung terhadap penanganan kasus tambang ilegal ini.

“Kami mendesak Kapolda Aceh dan Menteri Kehutanan agar tidak tinggal diam. Penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas, demi menyelamatkan lingkungan dan generasi mendatang,” ujar Ade Firman.