Blangpidie, Acehglobal — Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Venny Kurnia, menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah (Pemda) setempat, karena Alokasi Dana Gampong atau ADG yang bersumber dari APBK 2024 belum juga dicairkan hingga Oktober ini.
Venny mengungkapkan bahwa pencairan dana tersebut sangat penting, terutama untuk gaji tetap (Siltap) bagi Keuchik (Kades) dan aparatur gampong/aparatur desa yang belum dibayarkan sejak Mei 2024.
Akibat keterlambatan ini, kata Venny, aparatur desa di Abdya menghadapi kesulitan finansial, sementara Keuchik terus berada dalam tekanan untuk memberikan kepastian kepada bawahannya kapan gaji mereka dibayarkan.
“Jika ADG ini terus tertunda, pemerintah gampong bisa berhenti total. Kami mendesak Pemkab Abdya segera memberikan solusi dan mencairkan dana tersebut,” ujar Venny, Senin (21/10/2024) di Blangpidie.
Venny juga menjelaskan bahwa Keuchik dan aparatur gampong siap mengambil langkah tegas jika tidak ada kejelasan pencairan dana ADG sampai Jumat (25/10) depan.
Pihaknya mengaku akan menggerakkan massa dari Keuchik dan aparatur gampong se-Abdya untuk mendatangi kantor bupati, apabila dana ADG Siltap Itu tak kunjung dicairkan.
Pihaknya juga mengancam akan mengembalikan stempel jabatan kepada Penjabat (Pj) Bupati Abdya sebagai bentuk protes.
“Jika perlu, kami siap mengembalikan stempel Keuchik kepada Pj Bupati Abdya,” tegas Venny.
Atas nama Apdesi Abdya, Venny mendesak pemerintah daerah segera mencairkan dana ADG Siltap serta ADG Reguler Tahap II dan III Tahun 2024.
“Jangan menggantung nasib dana ADG. Jika memang tidak ada anggarannya, sampaikan secara tertulis, agar kami punya pegangan untuk disampaikan ke aparatur gampong,” pintanya.
Sementara itu, Kepala BPKK Abdya Fakhrudin saat dikonfirmasi tidak mengangkat handphone, namun hanya membalas pesan singkat WhatsApp dari wartawan.
“Ke pak Sekda aja, etikanya begitu,” jawab Fakruddin singkat. (*)
Tinggalkan Balasan