“Kami sudah mengajukan ADG reguler tahap kedua, termasuk untuk operasional Tuha Lapan, tetapi hingga kini dana tersebut belum masuk ke rekening desa,” tambahnya.
Terkait isu pemotongan dana operasional Tuha Lapan untuk mendukung pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu calon bupati, Zulkifli dengan tegas membantahnya. Menurutnya, kabar tersebut adalah fitnah yang beredar di salah satu media online.
“Tidak ada pemotongan dana operasional Tuha Lapan untuk mendanai APK calon bupati. Dana operasional telah diserahkan kepada anggota Tuha Lapan oleh bendahara desa,” ujarnya.
Zulkifli pun mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terkonfirmasi dan bisa menimbulkan fitnah. “Tuduhan itu mencemarkan nama baik Pemerintah Desa Kuta Bak Drien,” tegasnya.
Zulkifli juga membantah tudingan bahwa dirinya mendukung salah satu calon bupati dengan cara menggerakkan massa. Menurutnya, setiap warga berhak memiliki sikap politik selama itu bersifat pribadi dan tidak mencampuradukkan dengan jabatan Keuchik.
“Ini adalah hak pribadi yang dijamin undang-undang. Bahkan Keuchik dari desa lain juga mendukung salah satu calon bupati lain juga memiliki hak yang sama, selama tidak memanfaatkan kekuasaan sebagai keuchik,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa warga yang menghadiri kampanye dialogis salah satu calon adalah inisiatif pribadi mereka. “Jadi, jangan kaitkan dengan jabatan Keuchik atau aparatur desa,” tambah Zulkifli.