“Kalau kita tidak sensitif, kita sedang membuka pintu penjajahan modern. Mari hidupkan ide, gagasan, dan ikut memperjuangkan masa depan 4 pulau itu,” pungkasnya.
Di sisi lain, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista, menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berpihak pada masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Kita jangan hanya bicara soal minyak dan gas. Potensi perikanan, pesisir, dan kelautan juga sangat besar. Tapi semuanya harus dikelola dengan bijak agar tidak memunculkan konflik baru dan tetap menjaga ekosistem,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik atas pulau tersebut sudah berlangsung lama dan berisiko muncul kembali jika tidak ditangani dengan pendekatan inklusif dan kesejahteraan.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak, regulasi yang tepat, dan perhatian terhadap kohesi sosial yang sempat retak akibat konflik lama,” tutup Khairil.
FGD ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan rekomendasi kepada pemerintah Aceh agar tidak hanya merayakan pengembalian 4 pulau, tetapi juga memastikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh ke depan. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
Tinggalkan Balasan