Kontroversi di Balik FKIJK Aceh Run 2025, Panitia Klarifikasi dan Minta Media Tidak Framing Sepihak

Banda Aceh, Acehglobal – Gelaran ajang olahraga nasional FKIJK Aceh Run 2025 yang berlangsung meriah di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, pada Minggu (11/5), justru memunculkan polemik usai sejumlah media lokal menerbitkan pemberitaan kontroversial yang menyeret nama Wakil Gubernur Aceh.

FKIJK Aceh Run 2025 merupakan event lari berskala nasional yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Aceh, bekerja sama dengan seluruh pelaku industri jasa keuangan di Tanah Rencong.

Dalam pemberitaan, Wakil Gubernur disebut-sebut terlibat langsung dalam urusan teknis penyelenggaraan lomba, yang memicu kritik dari berbagai pihak. Namun, panitia pelaksana menegaskan bahwa kehadiran beliau hanya sebagai tamu kehormatan yang diundang untuk membuka acara, sebagaimana lazimnya dalam event nasional serupa.

“Kami menyayangkan pemberitaan yang tidak berimbang dan cenderung menyerang sepihak. Prinsip cover both sides semestinya dijunjung tinggi oleh media. Kami siap memberikan klarifikasi, namun tidak diberikan ruang untuk itu,” ujar salah satu panitia pelaksana, Selasa (13/5/2025).

Panitia juga menekankan bahwa FKIJK Aceh Run 2025 merupakan inisiatif mandiri yang digagas oleh komunitas keuangan inklusif dan pihak swasta, dengan tujuan utama membangkitkan sektor pariwisata dan UMKM Aceh yang terdampak pandemi dan krisis global. Ribuan peserta dari berbagai provinsi bahkan luar negeri turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

“Event ini memberi dampak positif bagi Banda Aceh—hotel penuh, UMKM meningkat penjualannya, dan suasana kota menjadi hidup. Jangan sampai pemberitaan yang keliru menyesatkan publik dan mematikan inisiatif ekonomi rakyat,” lanjutnya.

Panitia mengingatkan agar media tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik sebagaimana tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya dalam hal verifikasi informasi dan pemberian hak jawab.

“Aceh sedang butuh semangat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Kritik tentu diperlukan, tapi harus disampaikan secara proporsional dan membangun, bukan memojokkan,” tegas panitia.