KPO Abdya Sorot Kinerja KONI di Hadapan DPRK, Minta Dana Hibah Ditunda

Seterusnya, desakan mundur terhadap Ketua KONI, audit dana hibah, dan perhatian minim terhadap atlet juga jadi sorotan.

“Berbicara KONI juga bagian dari pemerintahan artinya tentu ada SOP yang harus kita lewati,” ujar Roni, yang akrab disapa Abi Roni, seraya meminta tanggapan anggota DPRK Abdya lain yang hadir.

Wakil Ketua II DPRK Abdya, Nurdianto, turut menyampaikan bahwa pihaknya memahami dasar mosi tidak percaya terhadap Ketua KONI. Ia mengakui selama ini persoalan internal KONI cukup kompleks dan sering muncul ke permukaan.

Menurutnya, laporan keuangan KONI diperiksa oleh BPK dan Inspektorat, namun harus ada transparansi dari pihak terkait. “Kami rasa RDP selanjutnya sebaiknya menghadirkan dua belah pihak agar pertanyaan bisa dijawab secara terbuka,” katanya.

Nurdianto juga menanggapi tudingan soal kurangnya apresiasi terhadap atlet peraih medali di PON. Ia menjelaskan bahwa anggaran KONI berjalan setahun sekali, sementara PON digelar di akhir 2024, sehingga dana saat itu sudah digunakan untuk kegiatan sebelumnya.

Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan perlunya pergantian Ketua KONI jika memang Romi tidak lagi layak memimpin. “Namun harus sesuai mekanisme, dan suka tidak suka saudara Romi sudah dilantik jadi Ketua KONI Abdya untuk periode kedua,” katanya.

Anggota Komisi D DPRK Abdya, Mukhlis MS, MA, menekankan pentingnya menyisihkan ego demi kelancaran pelaksanaan olahraga. Ia mengingatkan pelaksanaan Pra-PORA sudah dekat dan harus didahulukan agar tidak menghambat keikutsertaan Abdya di PORA.

“Kalau kita berpikir untuk kemajuan Abdya, persoalan internal sebaiknya disingkirkan dulu. Harapan kami, perbedaan pendapat jangan menghambat event besar ini,” ujarnya.

Sementara itu, pengurus Cabor Muaythai, Saiful Azmi, S.Pd, menanggapi sejumlah pernyataan Nurdianto, khususnya soal transparansi dana pembinaan. Ia juga membenarkan bahwa BPK sudah pernah melakukan audit anggaran KONI.

Selain itu, tambah Saiful, komisi D DPRK Abdya juga belum pernah mengawasi pengelolaan anggaran KONI. Ia bahkan meminta forum RDP menanyakan langsung hal itu ke pengurus Cabor.