Malik Mahmud Ungkap Alasan Rekomendasi Aiyub Abbas jadi Sekjen Partai Aceh

Banda Aceh, Acehglobal — Setelah hampir satu bulan mengalami kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Aceh pasca berpulangnya almarhum Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak di Tanah Suci, posisi tersebut kini resmi terisi kembali.

Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar yang juga menjabat sebagai Tuha Peut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh merekomendasikan Aiyub Abbas untuk mengisi kekosongan tersebut. Rekomendasi ini menjadi dasar penunjukan Sekjen baru Partai Aceh.

Aiyub Abbas, yang dikenal luas dengan nama Abuwa Muda, secara resmi menjadi Sekjen Partai Aceh pada 8 April 2025. Ia kini menempati posisi strategis sebagai orang nomor dua dalam struktur kepengurusan partai berlambang bulan bintang itu.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Ketua Umum DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf, menerbitkan surat keputusan tertanggal 8 April 2025. Surat tersebut bernomor: /DPP/B/PA/V/2025.

Dalam surat keputusan itu, Aiyub Abbas ditetapkan sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh menggantikan almarhum Abu Razak.

Bersamaan dengan itu, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem juga memberhentikan Zulfadli alias Abang Samalanga yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPP Partai Aceh.

Proses pengangkatan Aiyub Abbas sebagai Sekjen Partai Aceh pun terungkap ke publik. Rekomendasi resmi dari Wali Nanggroe melalui sepucuk surat membawa Aiyub Abbas menduduki jabatan tersebut untuk sisa masa jabatan 2023–2028.

“Kami sangat mengenal sosok H. Aiyub Abbas sebagai kader partai yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai di setiap penugasan baik sebagai anggota DPRA dan penugasan-penugasan lainnya, semua dituntaskan dengan baik,” kata Tuha Peut Partai Aceh, Malik Mahmud.

Malik Mahmud juga menyebut bahwa Abuwa dikenal sebagai pribadi yang bijak dan berintegritas tinggi. Ia dinilai mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan kepala dingin dan kebijaksanaan.

“Beliau (Abuwa) juga memiliki integritas yang baik dalam menghadapi masalah, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat Aceh dalam setiap mengabil kebijakan dan langkah politiknya,” ungkapnya.