Banda Aceh, Acehglobal – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh bersama masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (1/9/2025).

Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan agar lembaga legislatif melakukan reformasi internal.

Koordinator aksi menegaskan, intervensi terhadap lembaga perwakilan rakyat selama ini masih terus terjadi, sehingga perlu langkah serius untuk mengembalikan fungsi dan marwah DPR.

“Hari ini kami sepakat atas nama rakyat. Kami selalu menuntut perdamaian dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu,” teriak salah satu orator di depan massa.

Sri Wahyuni, perwakilan masyarakat yang juga hadir sebagai korban konflik, menyuarakan kekecewaannya terhadap para elit politik di Aceh.

Menurutnya, hingga kini hak-hak korban konflik belum dipenuhi sebagaimana yang dijanjikan dalam Perjanjian Damai Helsinki.

“Kemana saya harus meminta hak kami? Kemana kami harus mengadu? Hari ini para petinggi adalah orang-orang GAM, tetapi tidak ada yang mau membantu. Kami minta jawaban dari kalian semua anggota dewan. Jangan hanya plesiran,” tegas Sri Wahyuni dalam orasinya.

Selain itu, massa menuntut agar pemerintah dan lembaga negara menepati komitmen dalam menjaga perdamaian Aceh.

Massa juga menuntut reformasi DPRA, reformasi Polri, menolak pembangunan batalyon baru di Aceh, serta pengusutan tuntas pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya Aceh.

Ketua DPRA, Zulfadli, turun langsung menemui massa aksi. Ia bahkan ikut membacakan tuntutan mahasiswa dan perwakilan masyarakat, sekaligus menandatangani surat berisi daftar tuntutan tersebut.

“Kami mendengarkan suara rakyat dan mahasiswa, dan akan menyampaikan tuntutan ini ke forum resmi DPR Aceh serta pemerintah pusat,” ujar Zulfadli di hadapan peserta aksi.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan berjalan tertib hingga massa membubarkan diri pada sore hari. (*)

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp