Mendagri Tito Sepakat Kepala Daerah Dipilih DPRD, UU Pilkada akan Direvisi

Jakarta, Acehglobal — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah, terutama gubernur yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu disampaikan Menteri Tito merespon tingginya biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pilkada langsung.

Tito mengungkapkan bahwa meskipun pilkada langsung merupakan bentuk demokrasi, pemilihan melalui DPRD juga dapat dianggap sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah.

Menurutnya, selain biaya yang dikeluarkan dalam pilkada langsung cukup besar, namun beberapa daerah juga mencatatkan adanya kekerasan yang terjadi selama proses pemilihan.

“Ya saya sependapat tentunya. Kita bisa lihat sendiri bagaimana besarnya biaya pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah yang mengalami kekerasan. Dari dulu saya sudah menyampaikan bahwa pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD,” ujar Mendagri Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Tito menambahkan bahwa demokrasi tidak hanya dapat diwujudkan melalui pemilihan langsung, tetapi juga melalui perwakilan, seperti yang diterapkan dalam pemilihan oleh DPRD.

“Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pemilihan oleh DPRD juga merupakan bagian dari demokrasi, namun dalam bentuk perwakilan,” jelasnya.

Tito menegaskan bahwa wacana ini masih akan dibahas lebih lanjut di DPR. Pemerintah, menurutnya, akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum keputusan final diambil.

“Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian,” tambah Tito.

Dia menyebut, Revisi Undang-Undang Pilkada sendiri telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan dalam waktu dekat, pihaknya akan mengadakan rapat khusus untuk membahas perubahan sistem pilkada.

“Pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Di Prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tp sebelum itu kita akan adakan rapat,” ujar Tito.