MIM: UUPA Jadi Dasar Hukum Buka Bantuan Asing Tangani Banjir-Longsor Aceh

Muzakir juga mengingatkan agar kekhususan Aceh tidak direduksi menjadi simbol politik semata, sementara kebutuhan dasar masyarakat diabaikan.

“Jangan sampai kegagalan menjawab persoalan kemanusiaan justru melahirkan kegelisahan baru di tengah masyarakat. Menghormati UUPA berarti menghormati martabat dan keselamatan rakyat Aceh,” katanya.

Ia menegaskan, langkah Pemerintah Aceh untuk berinisiatif menjalin komunikasi dengan dunia internasional dalam penanggulangan bencana dan pembangunan pascabanjir harus dipandang sebagai bagian dari solusi, bukan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam situasi darurat, kemanusiaan harus menjadi hukum tertinggi. Dan UUPA sudah memberi jalannya,” pungkas Muzakir Ar. (*)