JAKARTA, ACEHGLOBALNEWS.com – Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPR RI menilai sejumlah langkah yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun terakhir telah menunjukkan arah kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu menilai masih ada sejumlah hal teknis yang perlu dibenahi agar hasil kebijakan bisa lebih optimal dirasakan masyarakat.

“Pertama, kami menghargai niat baik Bapak Presiden, mulai dari rekonsiliasi nasional, kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat. Itu pertama, itu yang menjadi hulunya,” ujar Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Utut Adianto saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (15/10/2025).

Utut mencontohkan sejumlah program pemerintah yang dinilai sejalan dengan semangat kerakyatan, di antaranya konsep Danantara, program koperasi desa merah putih, serta kebijakan makan bergizi gratis (MBG) bagi masyarakat.

Menurutnya, program-program tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Bidang Pemerintahan itu meyakini, niat baik sudah terlihat jelas dalam berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah terus memperbaiki kekurangan yang ada, terutama dalam tahap pelaksanaan di lapangan.

“Masih ada kekurangan, iya, tapi itu teknis. Yang penting hulunya sudah benar. Tinggal unit proses dan prosesornya diperhalus, sehingga nanti golnya adalah sosialisme ala Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat meningkat,” ungkap Utut.

Apresiasi Keputusan RI Gabung BRICS

Selain menyoroti program-program dalam negeri, Utut juga menilai positif langkah pemerintah yang memutuskan bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas jaringan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

“Kalau konsep kita masuk ke BRICS itu hemat saya juga sangat oke, memperluas pangsa pasar,” jelas Utut.

Soal Reshuffle, Dinilai sebagai Langkah Penyempurnaan

Terkait langkah Presiden Prabowo yang telah tiga kali melakukan perombakan kabinet (reshuffle) dalam setahun terakhir, Utut menilai hal itu merupakan bagian dari proses penyempurnaan jalannya pemerintahan.

“Kalau reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Tapi kalau saya kaitkan dengan pernyataan saya sebelumnya, ini bagian dari memperbaiki prosesor dan unit proses tadi,” pungkasnya.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.

Dalam periode tersebut, berbagai capaian telah diraih, meski masih ada tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. (*)

Sumber: Kompas

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp