Pemda Disentil Menkeu: Jangan Biarkan Uang Rakyat Tidur di Bank

JAKARTA, ACEHGLOBALNEWS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk uang dalam jumlah besar di bank, meski realisasi belanja daerah sepanjang 2025 berjalan lambat. Hingga akhir September 2025, total dana yang tersimpan di perbankan mencapai Rp234 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya.

“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Menurutnya, pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara penuh dan tepat waktu. Hingga kuartal III-2025, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun atau sekitar 74,2 persen dari pagu. Artinya, dana pembangunan di daerah sudah tersedia dan tinggal menunggu eksekusi di lapangan.

“Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Namun, rendahnya penyerapan anggaran justru membuat dana daerah mengendap di rekening bank, bukan berputar untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Purbaya menyoroti praktik sebagian pemda yang justru menempatkan uangnya di bank pusat di Jakarta, bukan di wilayah masing-masing.

“Itu kan daerahnya uangnya enggak ada uang jadinya. Barangnya enggak bisa muter tuh, enggak bisa minjemkan di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah,” ucapnya menegaskan.

Lebih jauh, Purbaya juga menyoroti adanya selisih data Rp18 triliun antara catatan kas daerah dengan laporan Bank Indonesia (BI). Ia meminta agar perbedaan tersebut segera ditelusuri secara cermat.

“Kalau di pemda kurang Rp18 triliun, mungkin pemda kurang teliti itu yang nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya, jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu,” katanya.