Pemerintah Aceh Raih Predikat B pada Penganugerahan dari Ombudsman RI 2024

Banda Aceh, Acehglobal — Pemerintah Aceh kembali menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia terkait Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.

Anugerah tersebut diterima Pj. Gubernur Aceh, Safrizal yang diserahkan Perwakilan Ombudsman RI Pusat, Dadan Suparjo Suharmawijaya didampingi Kepala Ombudsman Aceh, Dian Rubianty. Selasa, (21/1/2025) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 252 Tahun 2024, yang mengatur penilaian terhadap kualitas pelayanan publik di tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Aceh berhasil meraih nilai 86,12 dan masuk dalam zona Hijau dengan kategori B diikuti opini kualitas tinggi. Atas capaian itu, Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terus memberikan pelayanan terbaik sebagai pengelenggara negara.

Safrizal menekankan pentingnya pelayanan publik sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menyatakan bahwa predikat kepatuhan yang diberikan oleh Ombudsman RI tidak hanya menjadi penghargaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus meningkatkan mutu pelayanan.

“Pelayanan publik adalah manifestasi paling nyata dari kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Predikat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga pengingat bahwa masih banyak ruang untuk berbenah demi kesejahteraan rakyat,” ujar Safrizal.

“Pertahankan prestasi ini. Ambil langkah, buat strategi agar kita bisa terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, Dian Rubianty, menjelaskan bahwa penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilakukan secara menyeluruh dan mendalam.

Penilaian tersebut dimulai pada Februari hingga Agustus 2024, dengan supervisi lanjutan pada September 2024. Di tingkat provinsi, penilaian dilakukan pada beberapa instansi, yaitu Dinas Sosial, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan RSUD dr. Zainoel Abidin.