| IDI RAYEUK – Ketegangan sosial di kawasan lingkar tambang Blok A, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, kembali mencuat. Setelah aksi pengambilalihan sumur minyak JR 50 di Desa Bandar Baro pada 28 Oktober 2025 lalu.
Kini, gelombang protes kembali meluas ke sejumlah desa lain seperti Jambo Bale, Alue Ie Mirah, Jambo Lubok, Suka Makmu, hingga kawasan ROW PT Medco E&P Malaka.
Situasi ini mendapat perhatian serius dari Cakrawala Muda Aceh (CMA). Ketua Umum CMA, Muhammad Revalansyah, menyebut persoalan ini tidak bisa lagi dibiarkan berlarut.
Ia menilai konflik antara masyarakat dan perusahaan merupakan akumulasi dari ketidakadilan dalam penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami mendapatkan laporan langsung dari warga. Kebijakan sosial perusahaan justru menimbulkan kecemburuan sosial karena tidak merata. Hanya satu desa yang mendapat perhatian, sementara desa-desa lain di ring tambang seolah diabaikan,” ujar Revalansyah, dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa, (4/11/2025).
Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan lemahnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Padahal, kata Revalansyah, keberadaan perusahaan tambang seharusnya membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi seluruh desa di wilayah operasionalnya.
“Selama tujuh tahun perusahaan beroperasi, masyarakat masih bertanya: di mana tanggung jawab sosial itu? Kami akan membantu warga menelusuri dan mengusut tuntas agar tidak lagi menimbulkan keresahan,” tegas Revalansyah.
CMA menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya berperan sebagai penonton.
Ia menuntut Pemkab Aceh Timur segera turun tangan memediasi konflik agar tidak berkembang menjadi ketegangan horizontal.
“Pemerintah harus hadir, bukan hanya ketika situasi sudah memanas. Masyarakat menuntut haknya sebagai warga terdampak. Mereka tidak meminta lebih dari apa yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan,” lanjutnya.
Rencananya, Aliansi Masyarakat Cakrawala Aceh (AMC-AC) akan menggelar aksi damai pada Selasa hari ini, (4/11), di kawasan Simpang Cafe Apung ROW PT Medco, Aceh Timur. Surat pemberitahuan aksi telah disampaikan ke Polres Aceh Timur pekan lalu sebagai bentuk ketaatan hukum.
“Aksi ini adalah bukti bahwa warga tidak diam. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dari perusahaan yang sudah lama beroperasi di wilayah mereka,” tutup Revalansyah. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
