Gugatan yang diajukan ke PTUN Jakarta tersebut meminta agar Pengadilan menyatakan bahwa tindakan Tergugat merupakan Perbuatan melanggar hukum jika tidak menerbitkan Keputusan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk membatalkan Keputusan Presiden RI Nomor 104/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh, dan memerintahkan Tergugat mengeluarkan Keputusan Pencabutan dan/atau pembatalan Keputusan Presiden RI Nomor 104/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.
“Kami meminta agar pengadilan memerintahkan Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Pencabutan dan/atau pembatalan Keputusan Presiden RI Nomor 104/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh dan ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum jika tidak mengeluarkan Keputusan tersebut”, tutup Suhaimi usai mendaftakan gugatan tersebut di PTUN Jakarta bersama Haji Embong, dan telah diregister dalam perkara Nomor 266/G-TF/2024/PTUN-JKT oleh Plt Panitera Hj Romlah, SH., MH.(*)
