Perdana di Abdya, Gampong Lhung Tarok Gelar Musdes Penetapan KPM BLT DD 2022

Rabu, 16 Februari 2022 | 13:55

GLOBAL BLANGPIDIE – Pemerintah Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sukses menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penetapan Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

Kegiatan Musdes tersebut berlangsung di Aula Kantor Keuchik gampong setempat, Senin (15/02/2022).

Pj Keuchik Gampong Lhung Tarok, Jasmi Wali dalam sambutannya mengatakan, tujuan dilaksanakannya musdes ini dalam rangka verifikasi, validasi dan menetapkan calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DD untuk tahun anggaran 2022.

Sebelumnya, tambah Jasmi, pihaknya bersama Tuha Peut telah menetapkan sebanyak 51 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DD pada tahun 2021 lalu.

“Dalam musyawarah ini kita kembali menetapkan keluarga penerima bantuan BLT DD untuk masa tahun anggaran 2022. Saya berharap dalam penjaringan calon penerima bantuan tunai dana desa ini agar diverifikasi dan divalidasi dengan benar, supaya tidak ada tumpang tindih nantinya,” ujar Jasmi.

Ia mengungkapkan, sejak bergulirnya bantuan sosial (bansos) COVID-19 ini kepada masyarakat, banyak sekali persoalan yang muncul di tengah masyarakat, salah satunya adalah tidak singkronnya data penerima bantuan yang dikucurkan pemerintah melalui berbagai kementerian/instansi lainnya.

“Seperti bansos yang dikucurkan oleh Kementerian Sosial, misalnya BST yang penyaluran via Pos, sembako atau BPNT dan juga termasuk PKH. Lantaran tidak adanya singkronisasi data penerima bansos tersebut, sehingga mengakibatkan banyak warga akhirnya tumpah tindih menerima bantuan,” jelasnya.

Karena itu, Jasmi berharap kepada warga yang nantinya telah ditetapkan dalam musyawarah desa ini sebagai calon penerima bantuan BLT DD agar kedepan tidak menerima lagi jenis bantuan apapun dari pemerintah.

“Jika kelak mendapat bantuan lain dari pemerintah, maka bantuan tersebut akan ditahan. Kalau dapat sembako melalui program BPNT maka saya intruksikan kepada pendamping sembako agar kartu sembakonya jangan diberikan kepada masyarakat bersangkutan,” tegas Jasmi.