Pj Bupati Abdya: Siltap Hak Aparatur Desa, Harus Dibayar Sampai Desember 2024

Blangpidie, Acehglobal – Ribuan Keuchik (kepala desa) dan aparatur desa dari seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Abdya, Senin (9/12/2024). Mereka menuntut pencairan sisa Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2024.

Menanggapi aksi tersebut, Pj. Bupati Abdya, Sunawardi, hadir langsung untuk memberikan penjelasan. Didampingi Wakapolres Abdya Kompol Asyari Hendri, Kajari Bima Yudha Asmara, dan Kepala BPKD Fakhruddin, Pj Bupati Sunawardi menyampaikan bahwa pihaknya memahami aspirasi para pengunjuk rasa.

Sunawardi juga mengungkapkan tantangan besar terkait kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit sebesar Rp17 miliar saat ia mulai menjabat pada Agustus 2024.

“Saya dilantik tanggal 11 Agustus 2024. Ketika saya sampai Abdya defisit 17 miliar. Biaya Panwaslih belum dibayar 4,5 miliar, gaji petugas kebersihan belum dibayar 3 miliar. Ini kondisi kita sekarang,” kata Sunawardi.

Sunawardi menjelaskan bahwa defisit anggaran salah satunya disebabkan oleh biaya besar yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Meski demikian, ia mengapresiasi keberhasilan Pilkada yang berlangsung damai dan lancar.

“Pilkada tidak gratis. Biayanya mencapai lebih dari Rp35 miliar. Namun, kita patut bersyukur karena prosesnya berjalan sukses. Pemimpin baru juga sudah terpilih dan hanya tinggal menunggu pelantikan,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada ADG, tetapi juga pada dinas-dinas lainnya.

“Hingga kini, anggaran rutin dinas baru bisa dibayarkan maksimal 50 persen. Ini adalah imbas yang dirasakan oleh Dinas, bukan hanya aparatur desa,” tambahnya.

Dalam penjelasannya, Pj Bupati menyoroti kesalahan perencanaan anggaran sebelumnya. Salah satunya terkait pembayaran gaji tenaga kontrak yang hanya dialokasikan untuk enam bulan. Ia memastikan bahwa untuk tahun 2025, kesalahan serupa tidak akan terulang, dan anggaran akan dirancang untuk pembayaran selama 12 bulan penuh.