Blangpidie, Acehglobal – Sebanyak 152 kepala desa (kades) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengembalikan stempel pemerintahan desa kepada Penjabat (Pj) Bupati Sunawardi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap belum dicairkannya Alokasi Dana Gampong (ADG) Reguler Tahap II dan III tahun 2024.
Pengembalian stempel berlangsung di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Abdya pada Senin (9/12/2024), saat aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan aparatur desa di halaman kantor tersebut.
Koordinator aksi, Adami US, dalam orasinya menyampaikan bahwa pengembalian stempel menjadi bentuk penghentian layanan pemerintahan desa akibat ketidakjelasan pencairan anggaran ADG.
“Hari ini kami mengembalikan stempel pemerintahan desa kepada Pj Bupati. Kami pastikan pelayanan desa akan lumpuh total,” tegas Adami.
Ia juga menyarankan masyarakat untuk langsung mengurus keperluan administrasi ke Kantor Bupati.
“Kalau kantor bupati tutup, masyarakat bisa ke pendopo bupati,” ujar Adami, yang disambut tepuk tangan dan kata “sepakat” dari para pengunjuk rasa.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Abdya, Venny Kurnia, menyatakan pihaknya telah berusaha melakukan berbagai langkah komunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Plt Sekda dan Kepala BPKD. Namun, tidak membuahkan hasil atas kepastian terkait sisa pencairan anggaran ADG.
“Sudah memasuki akhir tahun 2024, tetapi belum ada kejelasan. Kami bahkan sudah mencoba bertemu langsung dengan Pj Bupati, namun hasilnya tetap nihil,” ujar Venny.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Tinggalkan Balasan