Banda Aceh – Partai Gerindra, yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pernah mendesak pemerintah pusat pada era Presiden Joko Widodo agar menetapkan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai bencana nasional.
Gempa yang terjadi pada 5 Agustus 2018 itu menewaskan 548 orang dan memaksa sekitar 412 ribu warga mengungsi.
Perbandingan mencolok muncul saat banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data BNPB per 1 Januari 2026, bencana tersebut telah menelan 1.157 korban jiwa dan menyebabkan lebih dari 381 ribu warga mengungsi.
Meski jumlah korban dan kerusakan jauh lebih besar dibanding gempa Lombok, pemerintah enggan menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional.
Kondisi ini memicu pertanyaan publik, terutama ketika sejumlah kepala daerah di Aceh mengaku kewalahan menangani dampak bencana.
@Gerindra mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kejadian gempa Lombok ini menjadi bencana nasional. Dengan tujuan agar penanganan pasca bencana terhadap daerah yang terdampak dapat dilakukan dengan intensif. https://t.co/buyyhbJSyJ pic.twitter.com/oj1j2mSHIr
— Partai Gerindra (@Gerindra) August 21, 2018
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem sempat menangis saat diwawancarai Najwa Shihab ketika menggambarkan kerusakan parah akibat banjir kayu dan longsor di Aceh.
Mualem juga memberi sinyal agar pemerintah pusat membuka opsi bantuan asing untuk membantu warga terdampak.
Bahkan, di beberapa wilayah Aceh, warga mengibarkan bendera putih di sepanjang jalan. Aksi tersebut, kata Mualem, bukan simbol menyerah, melainkan seruan agar pemerintah pusat dan dunia internasional memberi perhatian serta bantuan cepat bagi korban bencana.
Namun, kini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat tetap enggan menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Sikap ini sangat kontras dengan sikap Gerindra di masa lalu yang mendesak penetapan bencana nasional untuk gempa Lombok dengan jumlah korban lebih kecil.
Prabowo menyatakan pemerintahannya masih mampu menangani bencana di Sumatera tanpa harus menaikkan statusnya menjadi bencana nasional.
Pernyataan itu Prabowo sampaikan saat memimpin rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Menurut Prabowo, penilaian pemerintah didasarkan pada kemampuan negara dalam menangani dampak bencana secara keseluruhan. Indonesia, kata dia, memiliki 38 provinsi, sementara bencana saat ini baru berdampak langsung pada tiga provinsi.
“Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di 3 provinsi, masih ada 35 provinsi lain,” ujar Prabowo.
“Jadi, kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” sambungnya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tidak meremehkan bencana di Sumatera. Penanganan, kata dia, tetap dilakukan secara serius dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Ia mencontohkan kehadiran sejumlah menteri di lokasi bencana sebagai bukti keseriusan pemerintah. Beberapa di antaranya berada langsung di Aceh untuk memastikan proses tanggap darurat berjalan optimal.
“Hari ini ada berapa menteri di sini ya kan. 2 sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” jelasnya.
Prabowo memastikan pemerintah akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk membantu korban bencana, mulai dari fase darurat hingga pemulihan pascabencana. Pemerintah, menurut dia, juga telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar.
“Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius. Dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” imbuh Prabowo. (*)
