Sekda Aceh Nasir Lantik 290 Pejabat di Lingkungan Pemprov Aceh

Banda Aceh, Acehglobal — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, melantik 290 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (26/9/2025).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 113 pejabat menduduki jabatan eselon III dan 177 pejabat eselon IV.

Menurut Nasir, rotasi dan pelantikan pejabat merupakan hal wajar dalam birokrasi. Ia berharap penyegaran ini bisa membawa semangat baru bagi roda pemerintahan di Aceh.

“Rotasi dan pelantikan pejabat baru di lingkungan pemerintah merupakan hal yang lumrah untuk menyegarkan kinerja. Saya berharap pelantikan para pejabat tersebut membawa berkah bagi pemerintah dan masyarakat Aceh,” ujar Nasir.

Sekda menekankan, para pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi persoalan mendesak di Aceh. Ia menyebutkan, di antaranya adalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga kasus stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah.

“Aceh hari ini masih berada pada posisi termiskin, kemiskinan Aceh 12,33 persen atau 740 ribu orang dari 5,5 juta masyarakat Aceh,” kata Nasir.

“Sementara pertumbuhan ekonomi berada pada angka 4,5 persen, masih jauh dari rata rata nasional. Begitu pun kondisi stunting juga masih bermasalah,” tambahnya.

Selain itu, Nasir mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar bekerja serius dalam mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. Ia menyebutkan, hingga saat ini realisasi anggaran masih tertinggal dari target yang ditetapkan.

“Realisasi anggaran sampai hari ini ada di angka 58,1 persen dari target kita 61 persen, masih deviasi sebesar 3 persen,” ungkapnya.

Nasir menegaskan, penyegaran jabatan yang dilakukan kali ini harus berdampak positif terhadap kinerja pemerintah, khususnya terkait percepatan realisasi anggaran.

“Jangan sampai setelah dilantik realisasinya malah stagnan,” tegasnya.

Menurut Nasir, keberhasilan realisasi belanja anggaran erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Bila penyerapan anggaran terhambat, maka program penanggulangan masalah tersebut juga akan tersendat.