Serap Aspirasi Warga, Ketua DPRK Abdya Akan Bangun Jalan Usaha Tani di Kayee Aceh

Blangpidie, Acehglobal — Warga Gampong Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meminta agar pemerintah membantu petani di daerah itu dengan membangun sarana infrastruktur jalan usaha tani.

Salah seorang perwakilan kelompok tani, Wahyu mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan pertanian dan perkebunan seharusnya menjadi program prioritas pemerintah khususnya di Kecamatan Lembah Sabil.

“Kami berharap kepada pemerintah khususnya Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi agar dapat membuka jalan perkebunan bagi petani kami. Karena, dengan pembukaan jalan itu akan menghidupkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Roni Guswandi menyebutkan, akan membangun jalan tani di Dusun Alue Trienggadeng Gampong Kayee Aceh, Kecamatan Lembah Sabil pada tahun 2026 mendatang.

Menurutnya, pembangunan jalan tani ini sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan upaya peningkatan ketahanan pangan.

“Sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat petani, dan bagian dari menyukseskan program ketahanan pangan nasional, saya akan mengusulkan pembangunan jalan baru, jalan tani ini di APBK-P. Insyaallah jalan ini akan kita bangun pada tahun 2026. Namun, hal itu juga tidak terlepas dari kondisi anggaran saat ini, sehingga dilakukan efisiensi anggaran,” kata Roni Guswandi yang akrab disapa Abi Roni saat melakukan Reses I tahun 2025, bersama petani dan masyarakat di gampong Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil, Senin (17/1/2025).

Lebih lanjut, sebut Abi Roni, usulan pembukaan jalan ini bukanlah tanpa alasan, hal ini mengingat mayoritas masyarakat di Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil berprofesi sebagai petani.

“Karena mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, sehingga akses jalan ke kebun itu sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Abi Roni menyebutkan, reses ini merupakan salah satu bentuk komitmen dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, dan untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.