Siswa Berprestasi di Banda Aceh Tak Dapat Reward, Wakil Wali Kota: Keuangan Sedang Repot

Banda Aceh, Acehglobal – Setelah sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan kisah seorang atlet peraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kini publik kembali dibuat prihatin.

Seorang siswa asal Banda Aceh yang berhasil mengharumkan nama kota di tingkat provinsi justru tidak mendapat reward atau dukungan dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

Meski telah membawa nama Banda Aceh dalam ajang kompetisi tingkat provinsi, siswa tersebut tidak mendapatkan reward baik berupa bantuan logistik maupun finansial dari pemerintah setempat.

Salah satu pihak yang mencoba mengonfirmasi hal ini menghubungi Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, yang menyebut bahwa saat ini kondisi keuangan kota sedang mengalami tekanan.

“Kondisi keuangan Banda Aceh sedang repot,” kata Afdhal singkat saat dihubungi.

Namun pernyataan ini justru memantik pertanyaan dari masyarakat. Di saat anggaran untuk kegiatan pembelian mobil dinas, bantuan rumah, dan bahkan razia malam hari ke hotel serta kafe-kafe masih tersedia, mengapa alokasi untuk mendukung anak-anak berprestasi justru tidak diutamakan?

“Cukup ironis melihat pemerintah kota saat ini. Ada anggaran untuk kegiatan seperti razia malam dan pengadaan kendaraan, tapi tidak ada dana untuk mendukung siswa yang membawa nama baik daerah,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Tim redaksi juga telah mencoba mengonfirmasi kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Ketua Baitul Mal, Tgk Yusuf, menjelaskan bahwa hingga kini belum ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur pembiayaan bagi siswa berprestasi.

“Sampai saat ini belum ada juknis atau dasar hukum yang membolehkan pembiayaan seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu Komisioner Baitul Mal, Umar Banta, menambahkan bahwa ranah pendanaan untuk siswa berprestasi lebih berada di lingkup Pemerintah Kota, bukan lembaga mereka.

“Itu sudah masuk ke ranah kebijakan wali kota, bukan kewenangan kami,” tegas Umar.

Fenomena ini menambah daftar panjang persoalan pengabaian terhadap anak-anak berprestasi yang justru seharusnya menjadi aset daerah.