Situasi Kritis, Pemerintah Aceh Minta BNPB Terbangkan Bantuan Darurat ke Wilayah Terisolasi

| Lhokseumawe – Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menyampaikan bahwa situasi bencana di sejumlah kabupaten/kota kini memasuki fase kritis.

Akses darat yang lumpuh, jembatan putus, serta banyaknya wilayah terisolasi membuat penyaluran bantuan hanya memungkinkan melalui jalur udara dalam waktu cepat.

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, yang sejak 26 November 2025 berada di Aceh Utara dan Lhokseumawe, mengatakan banyak titik pengungsian kini mengalami keterbatasan makanan.

“Jalur udara menjadi langkah tercepat dan paling tepat untuk mencegah korban jiwa bertambah,” ujarnya di Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe, Minggu (30/11/2025).

Ia menjelaskan, kebutuhan dasar yang mendesak meliputi sandang, pangan, obat-obatan, perlengkapan bayi dan dewasa, hingga kantong jenazah.

Semua kebutuhan tersebut, harus segera didistribusikan, terutama ke wilayah yang belum bisa dijangkau akibat terputusnya akses darat.

“Kami membutuhkan pengiriman segera. Bahan makanan, air minum, popok bayi, selimut, obat-obatan, vitamin, hingga kantong jenazah harus dikirim tanpa menunggu jalur darat pulih. Kondisi di pengungsian sudah sangat terbatas,” kata Chaidir.

Menurutnya, banyak warga termasuk lansia dan anak-anak berada dalam kondisi rentan setelah berhari-hari bertahan tanpa akses memadai.

Melihat keadaan tersebut, Dinas Sosial Aceh terus berkoordinasi dengan BNPB, Basarnas, TNI/Polri, dan pemerintah kabupaten/kota untuk percepatan penanganan.

Namun, tambah Chaidir, dukungan dari pemerintah pusat dinilai sangat penting agar moda udara dapat dikerahkan maksimal, terutama untuk wilayah yang terputus total.

“Dukungan pemerintah pusat sangat krusial mengingat skala bencana yang melanda hampir seluruh Aceh, baik wilayah utara, timur, tengah, hingga barat selatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, mendampingi Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, saat meninjau kesiapan Pelabuhan Krueng Geukueh, Minggu (30/11/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan jalur laut dapat mendukung distribusi logistik ke daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh.