Tak Perlu ke Banda Aceh, Peserta PPPK Simeulue Ikuti Tes di Kampung Halaman

Simeulue, Acehglobal – Kabar mengenai pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II 2025 bagi peserta asal Kabupaten Simeulue sempat mengundang perhatian publik.

Sebelumnya, beredar informasi di media sosial bahwa ujian tersebut akan digelar di Banda Aceh pada Senin, 28 April 2025.

Kabar ini memicu kekhawatiran karena peserta harus melakukan perjalanan jauh ke daratan Aceh. Kondisi tersebut dianggap memberatkan dari sisi biaya, waktu, hingga fisik peserta.

Berbagai pihak terus mengupayakan perubahan lokasi tes agar dilaksanakan langsung di Kabupaten Simeulue. Berkat dukungan dan desakan dari berbagai elemen, usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil positif.

Hal ini disambut gembira oleh para peserta yang berasal dari daerah terluar Aceh tersebut. Dengan demikian, peserta tidak perlu lagi melakukan perjalanan panjang ke Banda Aceh hanya untuk mengikuti ujian.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, Rasmanudin H. Rahamin, SE, menjadi salah satu sosok yang paling vokal menyuarakan aspirasi ini. Ia mendesak agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat daerah terluar.

Menurut Rasman, keadilan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pelaksanaan seleksi PPPK. “Sudah saatnya kita lebih berempati dalam setiap kebijakan,” tegasnya, Senin (28/4).

Rasman menjelaskan bahwa jarak tempuh yang jauh dan tingginya biaya transportasi menjadi beban berat bagi peserta dari Simeulue. Selain biaya, peserta juga harus menghadapi tantangan menyeberangi laut dan menempuh perjalanan berjam-jam.

Banyak di antara mereka yang bahkan harus menginap di daerah lain untuk bisa mengikuti tes. Situasi ini, menurutnya, bukan hanya menjadi persoalan finansial, tetapi juga psikologis.

Lebih lanjut, Rasman menilai bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini, pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) di Simeulue sangat memungkinkan.

Menurutnya, tidak ada lagi alasan teknis untuk menolak penyelenggaraan tes di daerah tersebut.