Tapaktuan, Acehglobal – Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Selatan menggelar audiensi ke Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan, Jumat (25/7/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengumpulan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya (ZIWaH) dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan peradilan.

Rombongan BMK Aceh Selatan dipimpin langsung oleh Ketua Badan, Taufik Hidayat Harahap, S.HI., M.Ag, yang turut didampingi oleh sejumlah tenaga profesional. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Ketua PN Tapaktuan, Daniel Saputra, S.H., M.H, beserta jajaran.

Baca Juga:Syamsul Qamar Ditunjuk jadi Ketua Baitul Mal Abdya Gantikan Zulbaili

Dalam pertemuan itu, sekaligus digelar sosialisasi pentingnya peran zakat sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Taufik menekankan, bahwa zakat bukan hanya kewajiban individu, melainkan juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang dapat dioptimalkan secara kelembagaan.

Ia turut menjelaskan skema pemotongan zakat penghasilan ASN secara langsung melalui bendahara instansi atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini sesuai amanat Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, yang memberikan payung hukum terhadap pengelolaan zakat secara sistematis.

“Kami berharap adanya komitmen bersama dari lembaga peradilan untuk mendukung gerakan zakat ini, termasuk dalam bentuk regulasi internal yang mempermudah proses pemotongan,” kata Taufik dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga:Mantan Kepala Baitul Mal Simeulue Bantah Dituding Korupsi Dana Zakat

Ia juga menilai, kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat di Aceh Selatan. Selain itu, ia berharap kesadaran ASN terhadap kewajiban zakat semakin meningkat, mengingat zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PN Tapaktuan Daniel Saputra menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Baitul Mal. Ia menyebut pihaknya terbuka untuk menjalin kerja sama formal, termasuk menjajaki kemungkinan penyusunan MoU dan harmonisasi regulasi terkait pemotongan zakat pegawai.

“Ini merupakan gagasan yang sangat positif. Kita akan pelajari lebih lanjut mekanisme yang memungkinkan implementasi program ini di lingkungan PN Tapaktuan,” ujar Daniel. (*)

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp