“Penurunan pengangguran menjadi prioritas. Kita harus memastikan hadirnya lapangan kerja layak, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan bagi tumbuhnya UMKM di seluruh kecamatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, komitmen pemerintah dalam menurunkan kemiskinan mencakup berbagai dimensi seperti penanganan kesenjangan sosial, perlindungan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.
“Upaya yang kita lakukan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, bantuan sosial, rehabilitasi rumah layak huni, pelatihan kerja, hingga peningkatan pelayanan dasar,” jelasnya.
Zaman Akli menyebutkan, kemiskinan merupakan akar dari banyak persoalan sosial seperti kriminalitas, konflik keluarga, hingga rendahnya kualitas generasi muda.
“Karena itu, pemberantasan kemiskinan adalah prioritas utama pemerintah Abdya. Kita juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem menuju 0 persen dalam lima tahun,” ucapnya.
Melalui rakor ini, ia berharap seluruh perangkat daerah menyamakan persepsi dan menyelaraskan program agar perencanaan berjalan searah.
“Kita tidak boleh bekerja sektoral atau sendiri-sendiri. Kunci keberhasilan adalah kolaborasi lintas sektor. Bappeda memang memegang peran sentral, namun pelaksana utama tetap seluruh OPD,” kata Zaman Akli.
Wabup Zaman Akli juga menegaskan setiap anggaran dan kegiatan harus memberikan dampak nyata bagi penurunan kemiskinan dan pengangguran.
“Tahun 2025 harus menjadi tahun percepatan dan konsolidasi. Kita bekerja bukan hanya untuk melaksanakan program, tetapi untuk mengubah kehidupan masyarakat Abdya,” tutupnya. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti saluran kami di Channel WhatsApp
