Wagub Aceh Dorong Tata Kelola MBG Berbasis Koperasi Desa

Banda Aceh, Acehglobal — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Aceh, sekaligus menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, stunting, dan ketimpangan sosial.

Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Duek Pakat Nasional Tata Kelola Dapur MBG yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Senin (7/7/2025).

Menurut Fadhlullah, MBG merupakan program prioritas nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa pelaksanaan MBG bukan sekadar pemenuhan hak dasar atas pangan bergizi, melainkan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul Aceh masa depan.

“Pemerintah berkomitmen menurunkan angka stunting. MBG adalah pondasi pembangunan berkelanjutan, penguatan SDM, serta bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Aceh,” tegasnya.

Wagub Aceh juga menyoroti pentingnya keterlibatan koperasi desa dalam mendukung keberlangsungan dapur MBG. Pemerintah Aceh, lanjutnya, saat ini tengah mempersiapkan lebih dari 6.500 desa untuk memiliki koperasi aktif yang terintegrasi, guna memperlancar distribusi pangan dan logistik antarwilayah.

“Jika koperasi aktif terbentuk di seluruh desa, maka pasokan antar kabupaten akan lebih terkoordinasi dan efisien,” ujarnya.

Acara Duek Pakat Nasional ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof. Agussabti. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa keberlanjutan MBG membutuhkan perencanaan matang serta kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk peran aktif perguruan tinggi.

“Tantangan penyediaan MBG secara nasional sangat kompleks. Dibutuhkan manajemen sumber daya yang efisien agar dapur MBG dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan,” ungkap Prof. Agussabti.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Prof. Faisal, menekankan pentingnya sistem tata kelola yang terukur dan transparan dari tahap perencanaan hingga monitoring. Ia juga menggarisbawahi peran kolaborasi lintas sektor, termasuk pelaku industri dan UMKM, untuk memperkuat rantai pasok dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.