Blangpidie, Acehglobal – Para Keuchik dari 152 gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menyampaikan keluhan terkait permintaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh agar mengikuti tiga kegiatan pelatihan di Banda Aceh.

Informasi yang diperoleh, tiga kegiatan pelatihan yang diminta oleh DPMG Aceh antara lain adalah Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), dan Sistem Informasi Gampong (Sigap).

Namun, sejumlah keuchik Abdya mengeluh, lantaran Alokasi Dana Gampong (ADG) tahap II dan III belum dicairkan oleh pemerintah daerah setempat hingga akhir penghujung tahun ini.

Menurut Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Abdya, Osha Yurahman, para keuchik sebenarnya tidak menolak mengikuti pelatihan tersebut.

Akan tetapi, kata dia, para Keuchik saat ini masih berkonsentrasi menyelesaikan pencairan ADG tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen, yang sangat penting untuk kegiatan di desa masing-masing.

“Pelatihan ini memang bersumber dari Dana Desa (DD), namun untuk berangkat mengikuti kegiatan tersebut memerlukan biaya tambahan. Sementara Gaji Siltap kami baru cair sampai bulan Oktober lalu, dan dua bulan berikutnya belum ada kepastian,” ungkap Osha, Selasa (17/12/2024).

Osha menjelaskan bahwa dalam kondisi anggaran yang terbatas, para keuchik sepakat untuk hanya mengikuti satu dari tiga pelatihan, yakni pelatihan Prodeskel.

Ia menyebut, keputusan tersebut diambil bukan karena menolak kegiatan DPMG Aceh, melainkan demi memprioritaskan penyelesaian masalah pencairan ADG tahap II dan III.

“Artinya kami bukan tidak mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMG Aceh, akan tetapi seluruh desa masih ingin fokus menyelesaikan pencairan ADG tahap II dan III, dan menurut kami kegiatan pelatihan itu bukan termasuk kegiatan prioritas pemerintah pusat,” tambah Osha, didampingi Ketua APDESI Abdya, Veni Kurnia, dan beberapa keuchik lainnya.

Sementara itu, Keuchik Geulumpang Payong, Khairuddin, menyampaikan saat ini keuchik di Abdya terpaksa menggunakan sumber dana lain untuk menjalankan kegiatan di desa. Hal ini terjadi karena pencairan ADG yang macet membuat anggaran menjadi terbatas.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News