Pengurus KPPI Aceh 2021-2026 Resmi Dilantik

  • Whatsapp
Pengurus KPPI Aceh 2021- 2026 Resmi Dilantik
Staf Ahli Gubernur Aceh, Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Hubungan Kerjasama, Drs. Bukhari MM, bersama Ketua TP PKK, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Safrida Yuliani saat menghadiri acara Rapat Kerja dan Pelantikan Pengurus DPD KPPI Aceh periode 2021-2026 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat (12/11/2021). Foto : Humas Pemrov Aceh.

GLOBAL BANDA ACEH – Staf Ahli Gubernur Aceh, Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Hubungan Kerjasama, Drs. Bukhari MM, mewakili Gubernur Aceh membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Aceh Tahun 2021.

Sebelum Rakerda juga dilaksanakan pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KPPI Provinsi Aceh Periode 2021- 2026, yang di nakhodai oleh Ketua KPPI terbaru, Ismaniar.

Bacaan Lainnya

Acara yang dihadiri Ketua TP PKK, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Safrida Yuliani itu, digelar di Hotel Hermes Palace, Jumat (12/11/2021).

Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR RI Rafli, anggota Komisi I DPRA Darwati A Gani, dan anggota DPRK Banda Aceh, Kasumi Sulaiman.

Dalam sambutannya, Bukhari mengatakan perempuan dalam pembangunan daerah khususnya di Aceh mempunyai peranan yang sangat penting.

Hal itu mengingat sejarah besar Aceh telah menyebutkan keterlibatan perempuan Aceh dalam dunia perpolitikan mempunyai dampak yang besar pada kondisi tanah rencong terkini.

Bahkan kata Bukhari, perempuan Aceh tidak hanya tampil sebagai pendamping suami saja, melainkan juga turut berperan menjadi panglima perang, serta duduk sebagai kepala Pemerintahan.

Ssebagaimana Ratu Nahrasiyah menjabat sebagai Sultanah pertama di Aceh yang memimpin Kerajaan Samudra Pasai dengan dasar konsep kesetaraan gender.

“Kemudian, sejarah terus berlanjut ke masa kesultanan Darussalam, peran perempuan juga tidak pernah hilang dalam jejak sejarah Aceh. Bahkan Aceh pernah dipimpin Sultanah selama hampir 50 tahun, termasuk 34 tahun pada masa Pemerintahan Ratu Syafiatuddin,” ungkap Bukhari.

Semestinya, kata Bukhari fakta sejarah tersebut harus mampu memberikan dorongan bagi para wanita Aceh untuk terus bangkit memperjuangkan hak mereka diranah perpolitikan mulai dari pemberdayaan dan perlindungan kepada kaum perempuan sendiri

“Kenyataannya saat ini, peran perempuan dalam pembangunan di daerah kita masih sangat minim dan belum optimal. Di tengah kurangnya peran tersebut ironisnya tingkat kekerasan terhadap perempuan terus meningkat,” ujarnya.

Karena itu, Staf Ahli Gubernur Aceh itu meminta agar para perempuan Aceh harus terus bergerak melakukan perubahan dengan melakukan peningkatan kapasitas diri, sehingga hak -hak yang diperjuangkan dapat berjalan sesuai harapan dan lebih optimal.

“Maka itu, kita perlu mendorong hadirnya tokoh dan organisasi yang peduli dengan nasib perempuan, sehingga suara perempuan lebih diperhitungkan,” kata Bukhari. (*)

Pos terkait