Nagan Raya, AcehGlobalNews – Pj. Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas, AP.,S.Sos.,M.Si buka acara Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2022-2026. Kegiatan berlangsung di Aula Bappeda setempat, komplek perkantoran Suka Makmue, Kamis, (27/10/2022).
Fitriany Farhas menyampaikan, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
Ia menjelaskan, kebijakan dan program pemerintah tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
Untuk itu, lanjut Fitriany, pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berkewajiban menyusun dokumen RPKD sesuai yang tercantum dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020.
Menurutnya, Rencana Pembangunan Kebijakan Daerah (RPKD) merupakan dokumen rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun yang harus terintegrasi ke dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten Nagan Raya tahun 2023-2026.
Pj Bupati mengungkapkan, kondisi kemiskinan Kabupaten Nagan Raya saat ini berada di urutan ke 8 (delapan) kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi yakni 18,23 persen pada tahun 2021.
“Angka ini masih berada di atas rata-rata provinsi dan angka rata-rata nasional,” ujar Pj. Bupati Fitriany Farhas.
Lebih jauh, Fitriany menjelaskan Kabupaten Nagan Raya masuk salah satu lokus penghapusan kemiskinan ekstrem dimana pemerintah pusat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024.
Untuk itu, sangat diperlukan komitmen semua pihak agar target miskin ekstrem ini dapat dicapai di tahun 2024, adapun angka kemiskinan ekstrem yang harus di hapuskan di Kabupaten Nagan Raya sebesar 3,63 persen, dengan jumlah 6.190 jiwa.
“Tugas kita pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten serta dunia usaha dengan komitmen bersama insya Allah, kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan,” pinta Fitriany.
Dia berharap, peran SKPK dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPKD ini menjadi pedoman dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Nagan Raya, Rahmatullah, S.STP., M.Si dalam laporannya mengatakan, acara ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 dimana menyebutkan bahwa tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
“Dimana tim akan menyusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah sebagai pengganti dari dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang akan digunakan pada tahun 2022-2026,” tutur Rahmat.
Tujuan dari kegiatan FGD ini, lanjut Rahmat, untuk mendapatkan masukan dari seluruh SKPK terkait tentang penyusunan penanggulangan kemiskinan daerah. Acara yang berlangsung selama satu hari itu, turut dihadiri Kepala SKPK, Para Camat, dan Para Kabag Setdakab dan pejabat terkait lainnya.
Adapun penyampaian materi “Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah” oleh tiga ahli dari Universitas Teuku Umar (UTU) yaitu, Dr Rahmat Pramuly, S.TP.,M.M. kemudian Dr Mursyidin, MA dan Ir Samsunan Mahmud, M.T.(Ril)
