Kutacane, Acehglobal – Anggota Komisi XIII DPR RI, Jamaluddin Idham, memberikan perhatian khusus terhadap kaburnya puluhan narapidana dari Lapas Kelas IIB Kutacane, Aceh Tenggara. Insiden ini menjadi sorotan karena mengungkap berbagai permasalahan dalam sistem pemasyarakatan di daerah tersebut.
Jamaluddin menyoroti beberapa faktor yang menjadi penyebab peristiwa ini, bukan hanya dari segi pelayanan, tetapi juga terkait keterbatasan sarana prasarana serta kurangnya sumber daya manusia di Lapas. Menurutnya, kondisi ini dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani dengan serius.
Ia menjelaskan bahwa saat ini banyak cabang rumah tahanan (Rutan) yang statusnya telah ditingkatkan menjadi lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas II maupun III. Namun, peningkatan status tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan infrastruktur dan jumlah tenaga pengawas yang memadai.
“Yang penting menjadi perhatian adalah fasilitas sarana serta jumlah sumber daya manusia penjaga Lapas. Saat ini hampir semua status rumah tahanan di-upgrade menjadi Lapas kelas II maupun III, tetapi peningkatan status tersebut belum diikuti dengan peningkatan sarana dan jumlah petugasnya,” ujar Jamaluddin kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).
Dalam kunjungannya langsung ke Lapas Kutacane, Jamaluddin menemukan fakta bahwa kapasitas maksimal Lapas tersebut seharusnya hanya untuk 100 orang. Namun, saat ini jumlah penghuni mencapai 362 orang, sedangkan jumlah petugas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah napi yang ditampung.
Ia menegaskan bahwa ketidakseimbangan ini bisa memicu kejadian serupa di tempat lain. Oleh karena itu, ia berencana membawa persoalan ini ke dalam rapat bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mencari solusi yang lebih baik.
“Saya kemarin melihat langsung kondisi Lapas Kutacane dan mendapatkan informasi bahwa daya tampungnya hanya 100 orang, sementara saat ini dihuni oleh 362 orang. Jumlah petugas pun tidak sebanding, sehingga ketika ada napi yang melarikan diri, tidak cukup tenaga untuk melakukan pengamanan. Hal seperti ini bisa saja terjadi di Lapas lain jika tidak segera ditangani,” terangnya setelah kunjungan bersama Dirjen Pemasyarakatan (PAS), Mashudi, pada Selasa.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Tinggalkan Balasan