Selain masalah kapasitas, Jamaluddin juga menekankan pentingnya pembinaan bagi narapidana dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Ia menyoroti standar makanan serta ketersediaan fasilitas ibadah, terutama di Aceh yang sedang memasuki bulan Ramadan.
“Saya mendapatkan beberapa informasi lain terkait dengan penanganan napi, termasuk mereka yang berhasil ditangkap kembali. Penanganan mereka harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, standar makanan dan fasilitas ibadah juga harus dijaga, apalagi di bulan puasa seperti ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jamaluddin menyoroti perlunya fasilitas khusus bagi napi dengan risiko tinggi terhadap keamanan. Saat ini, napi kategori tersebut biasanya dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan, yang menyulitkan keluarga untuk melakukan kunjungan.
Untuk itu, pihaknya di Komisi XIII DPR RI akan mengusulkan pembangunan Lapas dengan fasilitas keamanan super maksimum di Aceh. Menurutnya, lokasi yang paling layak untuk pembangunan fasilitas ini adalah Lapas Sinabang di Pulau Simeulue.
“Kejadian di Lapas Kutacane menunjukkan bahwa ada napi dengan risiko tinggi yang seharusnya ditempatkan di Lapas dengan keamanan super ketat seperti di Nusakambangan. Namun, jika mereka dikirim ke sana, keluarga akan kesulitan berkunjung. Oleh karena itu, kami akan mengusulkan ke Menteri IMPAS agar dibangun Lapas dengan fasilitas tersebut di Pulau Simeulue, karena menurut saya Sinabang sangat cocok untuk lokasi itu,” pungkasnya. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Tinggalkan Balasan