Bupati Abdya: Banyak Kendaraan Dinas Sudah Tua, BPKB pun Tak Ada

Blangpidie, Acehglobal — Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Dr. Safaruddin mengungkapkan bahwa banyak kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat yang merupakan aset pemerintah daerah Abdya dalam kondisi sudah tua dan bahkan buku BPKB nya juga tidak ada.

“Setelah kita lakukan pengecekan, banyak kendaraan dinas yang usianya sudah tua, bahkan BPKB dan Buku Hitamnya saja tidak ada. Tentu ini menjadi kendala yang kita hadapi kedepannya,” ujar Safaruddin usai Apel Aset Kendaraan Dinas yang digunakan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) di kabupaten setempat, Rabu (16/4/2025).

Bupati Safaruddin meminta kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam hal ini Bidang Aset untuk menginventarisasi kendaraan-kendaraan dinas yang usianya sudah lama. Sehingga nantinya akan dicarikan formulasi yang terbaik. Apapun rekomendasi dari BPK-RI Perwakilan Aceh akan ditindak lanjuti.

“Kita juga tunggu nanti rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Aceh apa yang terbaik untuk semangat efektifitas dan efisiensi anggaran yang kita miliki,” ujarnya.

Safaruddin juga mengapresiasi SKPK dan seluruh perangkat jajarannya yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Apel Aset Kendaraan Dinas ini, walaupun masih ada sekitar 25 persen kendaraan dinas secara fisiknya belum terlihat di lokasi apel.

“Nanti dinas terkait harus kejar kemana aset itu, yang penting fisik dan kendaraanya masih ada. Sebab, kalau bicara apel aset, semuanya harus dihadirkan kesini. Tapi kita juga maklumi, mungkin ada kendaraan yang masih digunakan pejabat untuk dinas luar, masih dibengkel, dan mengalami rusak parah,” tuturnya.

Terkait adanya aset kendaraan daerah yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga, Safaruddin meminta agar dilakukan inventarisir dulu, supaya aset milik daerah terdata dengan baik.

“Semua kendaraan itu ditarik dulu ke aset, kita inventarisir, nanti baru dikembalikan berdasarkan surat permohonan baru, supaya bisa kita tertibkan. Jangan sampai, kendaraan dipinjam pakaikan, tapi tidak di rawat, maka hal ini lah yang mencederai proses pelayanan publik, dan ini tidak baik,” tegasnya.